Pendidikan dasar digratiskan

Pendidikan dasar di Wonogiri mulai 2009 ini gratis 100%. Konsekuensinya, semua SD-SMP negeri sederajat di Wonogiri tidak diperbolehkan menarik biaya dari siswa.

Demikian ditegaskan Bupati Wonogiri, Begug Poernomosidi di sela-sela melantik pejabat di lingkungan Pemkab Wonogiri di kompleks GOR Girimandala, Rabu (31/12). Pendidikan merupakan salah satu syarat untuk meningkatkan sumber daya manusia (SDM), sehingga pelaksanaannya di tingkat dasar harus digratiskan.
“Saat ini sudah ada bantuan operasional sekolah (BOS) dan APBD. Berbekal dari itu, rakyat tidak boleh ditarik biaya dan itu harus dijalankan mulai awal 2009 ini. Tahun ini ditandai dimulainya pencanangan sekolah gratis,” jelasnya.
Lebih lanjut dia mengatakan, jika pihak sekolah yang tidak mengindahkan instruksinya, akan dikenakan sanksi tegas. Dalam pelaksanaannya nanti, pemantauan akan diintensifkan.
“Pasti akan saya jewer jika ada yang tidak mematuhi,” tandasnya.
Jangan retorika
Pada kesempatan yang sama, Kepala Dinas Pendidikan Wonogiri, Suparno, menerangkan pencanangan pendidikan gratis yang diprakarsai Bupati sudah sepantasnya mendapatkan dukungan berbagai pihak. Sejauh ini, jumlah siswa SD sederajat di Wonogiri mencapai 93.338 anak. Sedangkan, di tingkat SMP sederajat mencapai 45.194 anak. Dari jumlah itu, sebanyak 34.000 anak termasuk kategori siswa miskin.
“Kami sudah melakukan pengkajian bahwa kebutuhan operasional siswa SD per tahun mencapai Rp 435.000 dan SMP mencapai Rp 650.000. Selanjutnya, akan kami lakukan pengkajian lagi untuk mendukung pencanangan sekolah gratis di Wonogiri,” ulasnya.
Menurut dia, pencanangan sekolah gratis tidak berlaku bagi rintisan sekolah bertaraf internasional (RSBI). Pasalnya, hal itu sudah menjadi ketentuan Depdiknas. Di Wonogiri, beberapa sekolah yang termasuk kategori RSBI, yakni SD Negeri 1 Wonogiri, SMP Negeri 1 Wonogiri, dan SMP Negeri 2 Wonogiri. Sementara, SD Negeri 7 Wonogiri dan SD Negeri Batuwarno saat ini sedang dipersiapkan menuju RSBI.
Anggota Dewan Pendidikan Wonogiri, Tulus P Edi, mendesak Pemkab agar pencanangan sekolah gratis direalisasikannya secara penuh. Sehingga, pencanangan tersebut tidak terkesan muncul sebagai retorika dan mengelabui masyarakat.
“Yang dimaksud gratis itu, ya, harus gratis semuanya. Dalam arti, baik biaya operasional maupun investasi (uang gedung-red) harus ditiadakan,” pintanya.